Gegar Fim Post-Departemen Penerangan


 Gengs...

Orde Baru (Orba) punya banyak monster. Salah satunya Departemen Penerangan yang sangat menakutkan bagi perfileman Indonesia dan para sineas muda. Departemen yang lahir 1967 itu mencengkeram kerah para sineas agar tidak membuat film yang merekam realitas yang memalukan negara. Mereka dibeking sama militer juga sih. Kalau ada sineas yang melawan keputusan Departemen Penerangan ya bakal langsung berhadapan sama tentara. Serem.

Peter Cozzens, sejarawan Amerika pernah mencatat film-film yang dipermaslahkan Departemen yang buas di bawah pemerintahan Orde Baru (Orba) itu. Dari catatannya, ada sekitar 17 film di era Orba yang menuai kontroversi. Dari 17 film itu ada tiga yang bikin Departemen Penerangan muntab. 

Film pertama berjudul "Wasdri". Pas mau bikin film, produser wajib meminta izin ke Departeman Penerangan. Departemen ini akan menilai apakah naskah ini pantas atau tidak. Mereka kebakaran jenggot pas baca naskah "Wasdri", tentang pengadilan antara gelandangan dan pejabat di Jakarta. Naskah film ditolak dengan alasan mempertajam kesenjangan sosial.

Film kedua adalah "Nyoman dan Merah Putih". Ketika skenario diserahkan ke Departemen Penerangan, judulnya masih "Nyoman dan Presiden". Pihak Deppen nggak suka dengan judul awal. Namun produsernya nekad memproduksi film tersebut setelah mendapat izin Sekretaris Militer. Departemen Hankam juga bilang film itu tidak mengandung hal-hal yang negatif. Namun Departemen Penerangan tetap keberatan dengan judul itu karena beranggapan lembaga kepresidenan adalah lembaga istimewa yang tidak sepantasnya jadi label dagang.

Kasus paling terkenal adalah larangan edar terhadap film “Romusha” (1972) yang disutradarai oleh SA Kariem. Film ini isinya melukiskan kekejaman tentara Jepang semasa pendudukan. Film ini juga menggambarkan ratusan romusha dipaksa menggempur gunung, membuat lubang perlindungan, gudang bawah tanah, dan sebagainya. Berdalih memancing permusuhan antara Indonesia dan Jepang, Departemen Penerangan melarang film ini. Kopkamtib mengamininya dengan bilang film ini penuh dusta.

Pelarangan itu diduga punya motif politik yang kuat karena Orba sedang pedekate sama pemerintah Jepang untuk investasi di Indonesia. Dua tahun kemudian lahirlah peristiwa Malari, anak-anak muda demonstrasi menolak kerjasama itu.

Departemen Penerangan ini nggak hanya monster menakutkan bagi sineas yang menyelam di industri perfileman. Pegiat film di dunia mahasiswa juga merasakan ancaman serupa. Darwin Nugraha, pengembara, sekaligus empu dari banyak sutradara edan di Indonesia saksi hidupnya. Darwin yang waktu itu masih mahasiswa merasakan cengkeraman Departemen Penerangan itu. Komunitas dan UKM film di era Orba berada di bawah Departemen Penerangan. 

Mereka nggak bisa bikin film. Fungsinya cuma buat tempat pemutaran dan diskusi. Boring!

"Adanya departemen penerangan yang cukup lama gitu yang mengontrol semua jenis informasi bahkan sampai ke televisi sampai ke perfilman. Kebijakan-kebijakan itu kemudian seperti juga membelenggu gitu," kenang Darwin.

Reformasi jadi angin segar untuk pegiat film, terutama anak-anak muda di Jogja. Mereka sedikit lega karena tak lagi diposisikan sebagai objek atau konsumen film (Baca: Propaganda vs Propaganda). Mereka mulai bikin film sendiri tanpa takut dimakan monster. Nggak perlu izin juga ke militer, maklum setelah reformasi lembaga yang berbau Orba disorot dunia. 

"Kami sebagai anak yang benar-benar tidak tahu peta, tidak tahu sejarah akhirnya bergerak dengan cara sendiri tahun 99 kemudian karena ada alat namanya Sinema VHS kita mencoba bagaimana cara membuat film sendiri," sambung Darwin.

Namun Jogja nggak punya sekolah film. Darwin dan para sineas muda hanya bermodal nekat. Barangkali itulah warisan Orba yang sangat menyesakkan bagi sineas setelah dikekang bergerak selama berpuluh-puluh tahun. Pembuat film di Jogja setelah era reformasi makin banyak. Namun nggak ada yang bisa mengedit di lingkar komunitas. Hanya ada satu tempat yang bisa jadi ruang belajar mengedit film, yakni rumah produksi shooting manten (pengantin).

Gengs..

Sudah kebayang kan bagaimana pentingnya rumah produksi itu dalam dunia perfilman pasca reformasi. Tanpa mereka, ide-ide gila dari sineas Jogja yang lahir pasca reformasi mungkin nggak akan terwujud. 

"Pasca reformasi, transferan CD shooting manten support sineas. Kalau habis bikin film editnya make komputer di sana. Fajar Nugros tuh dulu sering ngedit di rumah produksi shooting manten,” kenang Darwin.

Baca: (Posisi Fajar Nugros dalam Kronik Nekad Dunia)

Anak-anak Jogja nggak sekadar ikut tren. Dimotori Darwin dan kawan-kawan, anak-anak muda Jogka bikin banyak gebrakkan. Nastional Indie Film Video Festival salah satunya. Rasanya festival  itu yang terbesar tahun itu. Lalu tahun 2001 bikin pertemuan komunitas film se-Indonesia di Jogja, di Kaliurang. Ada sekitar 30 komunitas lalu dari sana lahir Forum Film Indonesia. Gebrakkan mirip-mirip YK48 itu salah satu alasan Jogja jadi skena penting dalam perfileman Indonesia!

Comments